KBLI PT Perorangan 2026: Berapa Kode, Cara Menambah, dan Mengubahnya di AHU

Apa Dasar Hukum KBLI untuk PT Perorangan?

KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem kode yang disusun Badan Pusat Statistik untuk mengelompokkan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap PT Perorangan wajib mencantumkan kode ini saat mengisi Pernyataan Pendirian, karena kode itulah yang menentukan jenis izin usaha, tingkat risiko di OSS, dan kewajiban pelaporan yang berlaku ke depannya.

Kewajiban ini diatur berlapis dalam beberapa regulasi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja — dasar hukum lahirnya PT Perorangan sebagai bentuk badan usaha baru di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil — mengatur syarat pendirian, termasuk kewajiban mengisi bidang usaha dalam Pernyataan Pendirian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM — menetapkan batas modal usaha mikro dan kecil yang jadi syarat status PT Perorangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — berlaku saat ini, menggantikan PP 5/2021, mengatur bagaimana KBLI menentukan tingkat risiko usaha di OSS.
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025 — klasifikasi kode yang berlaku saat ini, menggantikan KBLI 2020.

PT Perorangan Bisa Berapa KBLI? Ini Aturan Resminya

PT Perorangan bisa memiliki lebih dari satu KBLI, dan tidak ada peraturan yang menetapkan angka maksimalnya. Panduan resmi pendaftaran Perseroan Perorangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal AHU secara eksplisit menyebut pemohon dapat memilih lebih dari satu kegiatan usaha saat mengisi formulir pendirian. Sistem AHU Online sendiri secara teknis mengizinkan pemohon mencentang beberapa kode KBLI sekaligus dalam satu Pernyataan Pendirian.

Maksimal KBLI PT Perorangan secara hukum memang tidak dibatasi, tapi ada batas kewajaran yang layak diperhatikan pemilik usaha dalam praktiknya:

• Setiap KBLI yang dicantumkan harus mencerminkan kegiatan usaha yang benar-benar berjalan, bukan sekadar antisipasi rencana yang belum pasti.
• KBLI berisiko tinggi membawa kewajiban perizinan turunan tersendiri, seperti Sertifikat Standar. Makin banyak kode berisiko tinggi yang dicantumkan, makin banyak pula kewajiban kepatuhan yang harus dipenuhi.
• Laporan keuangan semesteran yang wajib disampaikan PT Perorangan ke Kemenkumham jadi lebih rumit disusun kalau kegiatan usaha yang dicatat terlalu banyak dan tidak saling berkaitan.

Apa Beda KBLI Utama dan KBLI Pendukung?

Sistem OSS RBA membedakan dua peran KBLI dalam satu NIB, yaitu KBLI utama dan KBLI pendukung. KBLI utama adalah kode yang mencerminkan sumber pendapatan terbesar dari kegiatan usaha PT Perorangan. KBLI pendukung mencakup kegiatan tambahan yang menopang atau melengkapi kegiatan utama tersebut.

Sejak PP 28/2025 berlaku, status KBLI pendukung berubah cukup signifikan. Dulu, KBLI pendukung tidak boleh menghasilkan pendapatan sendiri dan hanya dianggap kegiatan pelengkap yang menempel pada kegiatan utama. Sekarang, KBLI pendukung boleh langsung menghasilkan omzet dan dijalankan lebih dulu tanpa menunggu kegiatan utama beroperasi, asalkan kaitannya dengan kegiatan utama tetap jelas dinyatakan saat pendaftaran.

Contohnya begini. PT Perorangan yang bergerak di bidang kafe (KBLI utama 56303) sekaligus menjual merchandise sendiri secara online (KBLI pendukung 47911) bisa mencantumkan kedua kode itu dalam satu NIB. Pendapatan dari penjualan merchandise tetap sah diakui meski kafenya sendiri belum buka.

Bagaimana Cara Memilih KBLI yang Tepat untuk PT Perorangan?

Memilih KBLI untuk PT Perorangan yang tepat menentukan jenis izin, tarif pajak, dan kelancaran proses NIB di kemudian hari. Empat faktor berikut layak dipertimbangkan sebelum menetapkan kode.

Kesesuaian dengan Kegiatan Usaha Riil

KBLI harus benar-benar menggambarkan apa yang dijalankan sehari-hari, bukan deskripsi umum yang terdengar mirip. Toko online pakaian misalnya lebih tepat memakai kode 47911 (perdagangan eceran melalui media untuk beragam produk) daripada kode grosir yang cakupan aktivitasnya berbeda.

Tingkat Risiko di OSS RBA

Setiap KBLI membawa klasifikasi risiko sendiri: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Klasifikasi ini menentukan apakah NIB langsung terbit sebagai izin atau masih perlu Sertifikat Standar tambahan. Kode berisiko rendah umumnya lebih cepat prosesnya, cocok untuk PT Perorangan yang baru mulai beroperasi.

Kesesuaian dengan Zonasi RDTR

Sejak PP 28/2025 berlaku, sistem OSS memvalidasi otomatis apakah KBLI yang dipilih sesuai zonasi Rencana Detail Tata Ruang di lokasi domisili usaha. KBLI yang membutuhkan zona komersial akan ditolak sistem kalau domisilinya berada di zona hunian murni. Pengecekan zonasi sebaiknya dilakukan sebelum menetapkan KBLI, bukan sesudahnya, supaya tidak perlu mengulang proses dari awal.

Cakupan yang Cukup Luas untuk Rencana Jangka Pendek

Memilih kode yang cakupannya sedikit lebih luas dari kegiatan saat ini bisa mengurangi frekuensi pengajuan perubahan KBLI di kemudian hari, selama kode itu tetap jujur mencerminkan kegiatan yang benar-benar berjalan.

Kode KBLI Apa Saja yang Paling Sering Dipakai PT Perorangan?

Kode berikut mengacu pada KBLI 2025 (Peraturan BPS 7/2025) dan mewakili jenis usaha yang paling umum dijalankan lewat PT Perorangan.

Kalau NIB Anda masih tercatat memakai KBLI 2020, sistem AHU dan OSS pada dasarnya sudah mengonversi otomatis ke padanan KBLI 2025 selama kegiatan usahanya tidak berubah. Untuk mengecek kode yang paling sesuai dengan bidang usaha spesifik Anda, gunakan database KBLI terbaru IZIN.co.id.

Bagaimana Cara Menambah KBLI di AHU PT Perorangan?

Menambah KBLI di AHU PT Perorangan dilakukan lewat menu Perubahan pada sistem AHU Online, bukan lewat notaris seperti pada PT biasa. Karena Pernyataan Pendirian PT Perorangan diisi sendiri oleh pendiri tanpa akta notaris, proses menambah kegiatan usaha pun tetap self-service lewat portal yang sama.

Langkah 1: Masuk ke Akun AHU Online

Login ke ptp.ahu.go.id memakai NIK dan kata sandi yang terdaftar saat pendirian pertama kali.

Langkah 2: Pilih Menu Perubahan

Pilih menu Perubahan Perseroan Perorangan, lalu pilih jenis perubahan yang mencakup kegiatan usaha atau KBLI.

Langkah 3: Isi Pernyataan Perubahan Secara Elektronik

Sistem menampilkan formulir isian perubahan. Di sinilah Anda menambahkan kode KBLI baru selain kode yang sudah tercatat sebelumnya, mengikuti struktur pengisian yang sama seperti saat pendaftaran awal.

Langkah 4: Beli Voucher Pendaftaran Perubahan

Beli voucher Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil lewat SIMPADHU, lalu bayar melalui bank persepsi yang ditunjuk Kemenkumham.

Langkah 5: Konfirmasi Pernyataan Perubahan

Setelah data terisi lengkap, konfirmasi permohonan di menu Daftar Transaksi. Batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari sejak tanggal transaksi. Lewat dari itu, permohonan dianggap batal dan harus diajukan ulang dari awal.

Langkah 6: Perbarui Data KBLI di OSS

Setelah Sertifikat Perubahan terbit dari Kemenkumham, masuk ke oss.go.id, buka menu Perizinan Berusaha, lalu perbarui data KBLI di NIB agar sinkron dengan Pernyataan Pendirian yang baru.

Untuk PT biasa, prosesnya berbeda karena melibatkan notaris dan RUPS. Perbandingannya bisa dilihat di Cara Mengubah KBLI Perusahaan via OSS, sementara sisi pembaruan data di OSS sendiri dibahas lebih rinci di Langkah Mudah untuk Menambah KBLI di NIB yang Sudah Terbit.

Apa Beda Menambah dan Mengubah KBLI PT Perorangan?

Menambah KBLI berarti memasukkan kode baru tanpa menghapus kode yang sudah ada. Mengubah KBLI berarti mengganti kode lama dengan kode baru karena kegiatan usaha sebelumnya sudah tidak relevan lagi. Perbedaan ini menentukan bagaimana Anda mengisi formulir Perubahan di AHU Online.

Perubahan KBLI PT Perorangan juga perlu dibedakan dari transisi otomatis KBLI 2025. Kalau kode lama Anda sekadar bergeser penomoran ke padanan KBLI 2025 tanpa perubahan cakupan kegiatan, sistem AHU dan OSS melakukan konversi otomatis tanpa perlu pengajuan Perubahan manual. Pengajuan Perubahan baru diperlukan kalau Anda benar-benar menambah kegiatan usaha baru, mengganti kegiatan usaha lama dengan yang berbeda, atau kegiatan usaha yang dijalankan ternyata pindah ke kode yang cakupannya berbeda signifikan akibat pemecahan kode di KBLI 2025.

Apa Risiko Jika KBLI PT Perorangan Tidak Sesuai Kegiatan Usaha?

KBLI yang tidak sesuai kegiatan usaha riil membawa konsekuensi bertingkat. NIB dianggap tidak valid untuk aktivitas yang sebenarnya dijalankan, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar mengajukan izin lanjutan, kredit usaha, atau kerja sama dengan mitra bisnis yang mensyaratkan legalitas lengkap.

Dari sisi pajak, ketidaksesuaian KBLI berpotensi memicu perbedaan klasifikasi lapangan usaha di database Direktorat Jenderal Pajak. Ini bisa memengaruhi kewajiban pelaporan, atau memicu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ada inspeksi lapangan dari dinas terkait dan kegiatan usaha yang ditemukan tidak sesuai KBLI terdaftar, NIB berisiko dibekukan sampai datanya diperbaiki.

Karena itu, mengecek berkala kesesuaian antara KBLI terdaftar dan kegiatan usaha riil layak masuk agenda rutin PT Perorangan, terutama setelah bisnis berkembang ke lini usaha baru yang belum tercatat. Kewajiban pajak lain yang juga perlu dipantau bersamaan bisa dilihat di Pajak PT Perorangan 2026.